Resumen
Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat mendirikan dan menghuni permukiman liar, menganalisis solusi yang diberikan Pemerintah sebagai kebijakan penanganan permukiman liar di Sempadan Banjir Kanal Timur Kelurahan Pandean Lamper, menganalisis harapan masyarakat kepada pemerintah yang terkena dampak relokasi. Populasi penelitian ini seluruh penghuni bangunan liar yang berjumlah 643 bangunan dengan sampel 87 bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase dan model kebijakan publik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong masyarakat mendirikan dan menghuni permukiman liar adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, aksesibilitas rumah liar yang cukup tinggi, dan kondisi sosial asal daerah masyarakat. Solusi yang diberikan pemerintah untuk menangani permukiman liar adalah melakukan relokasi masyarakat. Namun, masyarakat meminta jaminan dan kompensasi dari pemerintah sebagai bentuk ganti rugi dan kepedulian kepada masyarakat.The aim of this research is to analyze the factors that drive residents to erect buildings and reside in illegal housing, to analyze the solutions that Government give as a policy addressing illegal housing in Sempadan?s flood canal Kelurahan Pandean Lamper, to analyze the societal expectations to the government of Semarang city as a result of land eviction. The research?s population contain 643 houses and 87 houses for sample. This research use qualitative approach with the use of primary data. Analysis tools for this research is descriptive percentage analysis and public policy model. The results of this research shows that the factors that drives residents to build houses and resides there is weak economic conditions, high illegal housing accessibility, and social condition. The solution that goverment to handling illegal housing is to do relocationg for the residents. But, the residents asked for compensation from the government as a form of social responsibility