ARTÍCULO
TITULO

Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni)

Yusuf Fadli    

Resumen

Salah satu ciri pemikiran politik Islam era klasik adalah tidak mempersoalkan kedudukan agama dan negara, apakah terintegrasi atau terpisah. Perdebatan yang terjadi di era klasik berkisar pada wajibnya pendirian sebuah negara, cara memilih kepala negara, dan syarat-syarat yang harus dimiliki kepala negara. Selain itu, pemikiran politik yang berkembang juga cenderung merupakan respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Kemunculan paham Sunni sendiri merupakan bentuk kegelisahan terhadap cara pandang yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang cenderung mendiskreditkan posisi sahabat Nabi yang dianggap oleh sebagian kalangan yang berseberangan telah melakukan pengkhianatan. Bagi kalangan Sunni, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad bersifat terbuka?tidak terbatas hanya menjadi milik ahl bayt. Apa pun latar belakangnya, jika dianggap layak dan kompeten maka ia bisa diusulkan menjadi pemimpin. Jadi, penunjukan atau pengangkatan khalifah sebagai penguasa yang sah tergantung pada kualitas-kualitas spesifik yang dimiliki calon pemimpin. One of the characteristics of Islamic political thought in classical era is not questioning the position of religion and state, whether integrated or separated. The debate that occurred in the classical era revolves around the mandatory establishment of a state, how to choose the head of state, and the conditions that must be owned by the head of state. Furthermore, the development of political thought also tends to be a response to the existing sociopolitical conditions. The emergence of Sunni itself is a form of anxiety over the perspective constructed by groups which tend to discredit the Prophet?s companion?s position which is considered by some opposing circles to have committed treason. For the Sunnis, the leadership after the Prophet Muhammad?s death was open?not limited to the possession of ahl bayt. Whatever the background, if deemed feasible and competent then he can be proposed to be a leader. Thus, the appointment of the caliph as a legitimate ruler depends on the specific qualities of the future leader.

Palabras claves

 Artículos similares

       
 
Amiludin Amiludin     Pág. 19 - 32
Tanah yang dibutuhkan oleh manusia pada era sekarang tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan yang berakibat kepada terjadinya politik pertanahan. Kebijakan negara dalam membuat sebuah regulasi tidak terlepas dari kepentingan terutama dengan adanya... ver más

 
Idil Akbar     Pág. 95 - 109
Konsep khilafah menjadi salah satu bahasan yang cukup mencuat belakangan ini, tak terkecuali di Indonesia. Namun bagaimanakah sebetulnya konsep ini terutama yang diberlakukan di negara Islam. Artikel ini menampilkan perbandingan konsep berbasis pemerinta... ver más

 
Yusuf Fadli     Pág. 41 - 63
Artikel ini menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam, perempuan dan politik dalam pasca Orde Baru. khususnya bagaimana keterlibatan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan keseteraan gender yang dilandasi pada nilai-nila... ver más

 
Erliyah Nurul Jannah,Mukhammad Masrur,Siti Asiyah     Pág. 49 - 58
Abstrak? Kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi di era modern ini memang sudah tak terelakkan lagi. Hal ini terjadi di berbagai instansi, tak terkecuali di pondok pesantren. Di sebagian besar pondok pesantren, banyak wali santri mengalami kesulita... ver más

 
Ansori AnsoriAsep Samsudin     Pág. 1 - 15
Krisis global melanda dunia, tidak kecuali dengan dunia pendidikan mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat global. Dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan keadaan per... ver más
Revista: Empowerment